Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Bebas Korupsi untuk Mendukung Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2026
Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel. Dalam upaya tersebut, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan Manajemen Risiko menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Penerapan SPIP yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun juga mendukung efektivitas pencapaian tujuan organisasi, efisiensi penggunaan anggaran, pengamanan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.
Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi SPIP dan manajemen risiko, antara lain:
Belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah
Rendahnya pemahaman aparatur mengenai manajemen risiko
Belum maksimalnya pengendalian terhadap potensi penyimpangan keuangan
Tingginya potensi temuan audit dan penyimpangan administrasi
Lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah
Belum optimalnya implementasi area intervensi MCP KPK
Kurangnya integrasi pengendalian risiko dalam proses pengelolaan keuangan daerah
Rendahnya budaya sadar risiko dan kepatuhan aparatur
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, menurunkan kualitas akuntabilitas pemerintahan serta berdampak terhadap efektivitas pencapaian program pembangunan daerah.
Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif, aplikatif dan berbasis praktik implementasi SPIP dan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, diselenggarakan kegiatan:
“Bimtek Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis MCP KPK Tahun 2026”
sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel dan sesuai ketentuan terbaru.
( bisa kami sesuaikan / di jadwal ulang jika ada permintaan)
Untuk info, pendaftaran & permintaan surat dapat menghubungi panitia pelaksana:
Untuk info, pendaftaran & permintaan surat dapat menghubungi panitia pelaksana:
Bustam: HP. 081296542008
Catatan:
Biaya Kontribusi Per Peserta:
- Kontribusi dengan Akomodasi Hotel Rp. 5.000.000,-
- Kontribusi tanpa Akomodasi Hotel Rp. 4.000.000,-
Fasilitas Peserta:
· Diklat/ Bimtek selama 2 hari
· Menginap 4 hari 3 Malam (1 kamar 2 orang) (Akomodasi)
· Konsumsi (sarapan, makan siang dan makan malam 3x) (Akomodasi)
· Coffe break 2x dan makan siang 2x
· Tanda peserta Diklat / Bimtek
· Kelengkapan Diklat / Bimtek serta Sertifikat Diklat / Bimtek
· Tas ransel eksklusif
· Antar jemput bandara bagi peserta group (Minimal 5 Orang)
· Syarat minimum peserta untuk Acara Permintaan
(8 peserta untuk kegiatan diluar Jakarta & 5 peserta untuk kegiatan di Jakarta)
